Franchise dipopulerkan pertama kali di Amerika Serikat. Waralaba diperkenalkan pada tahun 1850 oleh Isaac Singer seorang pembuat mesin jahit Singer, ketika ingin meningkatkan distribusi penjualan mesin jahitnya. Kata franchise berasal dari bahasa Perancis dan Inggris. Kata franchise berarti kebebasan (freedom). Franchise berkembang pesat pada tahun sekitar 1960 setelah berakhir perang dunia kedua. Pada tehun tersebut banyak terjadi praktek penipuan bisnis franchise yang belum teruji keberhasilannya dalam prakteknya. Karena banyak investor baru yang gagal dalam bisnis franchise sehingga dibentuk suatu organisasi pada tahun 1960, yaitu IFA (Interational Franchise Association). Tujuan didirikan IFA yaitu untuk menciptakan iklim bisnis franchise yang dapat dipercaya, oleh karena itu IFA menciptakan kode etik franchise yang didukung oleh perangkat hukum agar dapat memastikan berbagai pihak yang terlibat bisnis franchise dapat terlindungi.
Pada tahun 1978, Federal Trade Commission (FTC) mengeluarkan peraturan yang mewajibkan kepada setiap franchisor (pemberi penawaran peluang waralaba) untuk memiliki UFOC (Uniform Franchise Offering Circular). UFOC merupakan dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai peluang bisnis franchise yang ditawarkan seperti nama, alamat, nomor telepon pemili franchise, sejarah bisnis, deskripsi konsep bisnis, hal yang berkaitan dengan hukum, pengelola, prakiraan investasi dan salinan dari perjanjian franchise. Dokumen UFOC dapat memberikan informasi yang cukup mengenai perusahaan untuk membantu calon franchisee (penerima waralaba) dalam mengambil keputusan.
Di Indonesia, franchise dikenal dengan nama waralaba (wara=lebih, laba=untung). Perkembangan waralaba di Indonesia berawal dari masuknya waralaba asing pada tahun 1980-1990. Diantaranya KFC, McDonalds, Burger King, dan Wendys. Perusahaan waralaba lokal yang mulai tumbuh pada tahun tersebut dan yang menjadi pelopor waralaba lokal adalah Es Teler 77. AFI (Asosiasi Franchise Indonesia) didirikan pada tahun 1991. AFI didirikan untuk menciptakan industri waralaba yang kuat dan dapat menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis usaha kecil dan menegah di Indonesia.
Kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Kemudian peraturan waralaba tersebut diganti dengan PP No.42 Tahun 2007. Berikut beberapa ketentuan-ketentuan yang mendukung kepastian hukum dalam format bisnis waralaba di Indonesia:
1. 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang ketentuan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba.
2. 2. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31?M-DAG/PER/8/2008 tentang penyelenggaraam waralaba.
3. 3. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
4. 4. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
5. 5. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
0 comments:
Post a Comment